Bisnis.Web.Id

Bisnis & Investasi

Compare hotel prices and find the best deal

Revisi Permendag tentang Waralaba Diterbitkan

salon_spa

Akhirnya, revisi atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba terbit juga pada Rabu (29/8/2012). Sementara itu Kamar Dagang Indonesia menyerukan pentingnya langkah pengembangan pasar tradisional agar tidak tergeser oleh bisnis waralaba.

Revisi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 53 Tahun 2012 itu antara lain mengatur kewajiban bagi waralaba agar menjual barang dalam negeri serta menggunakan bahan baku dan peralatan sedikitnya 80 persen.

Selain itu, pemberi dan penerima waralaba juga diwajibkan melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang diperolehnya. Franchisor atau pewaralaba dan franchisee atau terwaralaba dapat menjual barang pendukung usaha utama maksimal 10 persen dari total barang yang dijual.

Namun Kemendag masih memberikan toleransi kurang dari 80 persen setelah mempertimbangkan rekomendasi dari tim penilai. Tim penilai akan dibentuk oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Gunaryo sebelumnya menjelaskan, revisi itu ditujukan untuk meningkatkan kemitraan antara pemberi waralaba dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Di samping itu juga juga ditujukan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Sehari sebelumnya, Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia menyerukan pentingnya pengembangan pasar tradisional agar tidak tergeser oleh bisnis waralaba yang berkembang pesat.

“Pada intinya pelaku tradisional kan terdesak karena waralaba. Seharusnya pasar tradisonal jangan sampai dilupakan,” kata Ketua Kadin Indonesia, Suryo B Sulisto di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Suryo juga mengemukakan perlunya pembenahan pasar tradisional. Menurut dia, pembenahan padar trandisional ini akan menjadi program Kadin ke depan.

Namun, katanya, agar upaya pembenahan itu bisa berjalan dengan cepat, Kadin juga memerlukan dukungan pemerintah daerah. “Eksistensi pasar tradisional harus dipertahankan. Para gubernur harus ikut berperan dalam pemberdayaan dan yang terpenting adalah menjaga eksistensinya, “katanya.

Suryo merinci upaya yang harus dilakukan ialah memodernisasi pasar tradisional agar kondisinya tidak becek sehingga banyak warga yang mau berbelanja ke sana. Selain itu Kadin juga akan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan para pedangan di pasar-pasar tradisional.

Terkait toleransi yang diberikan Kememdag. Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) mengusulkan agar pemerintah tidak perlu memberikan toleransi sebanyak 10 persen kepada waralaba asing untuk menjual barang di luar bisnis intinya.

Menurut Dewan Pembina Wali, Amir Karamoy,toleransi sebesar 10 persen itu justru akan menyulitkan pemerintah daam melakukan pengawasan atas kepatuhan pelaku waralaba.

Berbagai pemberitaan menyebutkan, pemerintah telah meminta pelaku usaha waralaba agar konsisten menjalani bisnisnya sesuai dengan jenis izin operadsi yang diberikan. Jika ijin yang diberikan di bidang ritel maka bisnisnya harus di bidang ritel. Demikian pula kalau ijin operssinya di bidang restoran, maka bissnis yang dijalankan harus di bidang restoran.

Namun hasil pmenatauan Kemendag menujukkan munculmya tren minimarket waralaba yang mencampuradukkan format restoran atau kafetaria dengan ritel. Tren ini pun kemudian diikuti oleh pewaralaba ritel yang ikut menjual makanan cepat saji.

Source: Warta

Tagged

Share this post

PinIt

Related Posts

Compare hotel prices and find the best deal - HotelsCombined.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>